Ilmar mengaku sengaja tidak mengumumkan nilai tiga besar kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk) karena itu menurutnya bisa saja menimbulkan spekulasi.
"Karena misalnya nanti pejabat pembina kepegawaian memilih nama yang kedua atau nama tertentu, itu bisa menimbulkan spekulasi. Kenapa memilih yang rendah nilainya," sebutnya.
Di sisi lain, jika ada yang keberatan dengan hasil tiga besar tersebut, para peserta diperbolehkan untuk komplain.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah memastikan tak ikut campur dalam penentuan tiga besar.
Kecuali dalam penentuan satu orang yang akan dipilih menjabat di masing-masing 24 jabatan yang lowong.
Meski demikian, ia mengaku masih membutuhkan waktu untuk memilih satu nama untuk masing-masing 24 jabatan yang lowong. Kemudian diserahkan ke KASN.
Pelantikan ditarget tahun ini sehingga pejabat tersebut bisa mulai bekerja di tahun 2022 mendatang.
"Saya ada prosedur nya. misalnya di Dukcapil. Harus menyurat di Dirjen Capil. Yang kedua Inspektorat harus menyurat di provinsi. Yang ketiga DPRD, harus persetujuan pimpinan fraksi. Jadi ada tiga ini. Tapi yang jelas bulan ini selesai," ujarnya. (selfi/fajar)
