Dia memaparkan, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol masuk dalam koridor wilayah agropolitan Bolipamuso bersama Toli-toli, Parigi Moutong, dan Poso. Yakni merupakan wilayah yang fokus pada produksi sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan.
”Buol akan bersiap menjadi titik episentrum atau jembatan jalur dagang Indonesia Timur ke ibu kota negara. Letak geografis Buol sangat strategis dalam peta kawasan jalur dagang Indonesia Timur utamanya untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,” terang Amirudin Rauf.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, kesiapan 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Politisi Gerindra itu, pembahasan RUU Ibu Kota Negara hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah Panajam Paser Utara dan Kutai Kartarnegara yang ditetapkan sebagai lokasi pengganti Kota Jakarta.
Padahal, lanjut Budisatrio, banyak persolan yang masih perlu dirumuskan agar pemindahan IKN tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. ”Saya mengimbau kepada seluruh anggota Pansus dan pemerintah, untuk melihat perumusan RUU IKN ini bukan cuma difokuskan hanya pada pembangunan di 250 ribu hektare, tetapi memperhatikan kesiapan 7 kabupaten dan 3 kota penyangga yang mengelilingi ibu kota itu sendiri,” kata Budisatrio, yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR.
Selain itu, Budi Satrio juga menekankan pentingnya kemandirian pangan untuk mempersiapkan IKN di Kaltim, termasuk mengenai kelestarian alam yang saat ini mulai terabaikan. ”Masalah ketahanan pangan juga kami dorong mengingat Kaltim masih harus ada perbaikan mengenai kemandirian dalam hal pangan,” tutur Budisatrio.
