FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Usai kuota subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium Sulsel dipangkas, kini Pertamina dan Pemprov meminta masyarakat bersabar. Pasalnya premium sudah langka karena dipangkas, masyarakat harus bersabar untuk hanya dilayani dengan pertalite.
Kini pemprov dan pertamina masih menunggu peraturan menteri (permen) tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM. Permen itu merupakan turunan yang akan mengatur secara teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021.
"Kita masih menunggu peraturan menteri sebagai petunjuk teknis dari peraturan presiden nomor 117 tentang pendistribusian BBM. Jadi kami harapkan masyarakat untuk tidak larut dengan suasana," kata Senior Supervisor Communication Relations Pertamina Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan, Senin, 10 Januari.
Taufiq mengaku pihaknya mengaku telah bertemu dengan Pemprov Sulsel dan sepakat untuk satu suara yakni menunggu permen. Permen itu nantinya akan mengatur soal harga, dan teknis penyalurannya. "Dalam pertemuan (kemarin) disepakati pemprov dan pertamina satu suara menyampaikan ke masyarakat bahwa masih menunggu peraturan teknis dari kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, ESDM, dan BUMN," ujarnya.
Jika dilihat dari Perpres tersebut, tidak lagi menyebut produk atau jenis BBM yang akan didistribusikan. Tetapi yang didistribusikan adalah jenis BBM khusus penugasan (JBKP).
"JBKP nanti ini produknya beragam tetapi pemerintah tetap mensubsidi ron 88 yang menjadi komponen pembentuk pertalite, jadi sesuai dengan perpres tersebut yang akan diedarkan ke masyarakat itu adalah pertalite," katanya.
Lanjutnya, soal tingginya beban masyarakat yang kesulitan menjangkau BBM subsidi tetap menjadi perhatian pertamina. Pemerintah melalui pertamina, kata dia, sedang mengedukasi masyarakat untuk bertransisi ke pertamax.
Sehingga pelan-pelan masyarakat diedukasi dan pemerintah juga sudah menyiapkan roadmap menuju energi yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Seperti halnya dahulu dari minyak tanah ke gas tiga kilogram. "Nanti juga ada kendaraan listrik. Artinya masyarakat diajak adaptif supaya BBM-nya mengikuti teknologi kendaraan," katanya.
Soal dinamika penolakan dari masyarakat, kata dia, harus diperhatikan perpres itu. Tetap akan disubsidi, tetapi yang disubsidi adalah komponen ron 88 pembentuk pertalite. "Jadi yang didistribusikan adalah pertalite dan yang disubsidi adalah ron 88 pembentuk komponen pertalite itu," dalihnya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas ESDM Sulsel, Jamaluddin mengatakan membenarkan pihaknya menunggu keputusan bersama dari menteri terkait terkait brand dan juga harga.
"Kita menunggu tetapi sebenarnya pelayanan tetap jalan, kuota JBKP kita ada di pertalite, kalau sesuai perpres sebenarnya untuk menghasilkan ron 90 (pertalite) itu 50% ron 88 (jbkp) + 50% pertamax ron 92," katanya.
Sekarang ini, kata dia, sebenarnya kuota JBKP kita ada dalam pertalite. Meskipun brand dan harga masih pertalite dengan keberadaan JBKP 50 persen di dalamnya. "Ini sebenarnya secara teknis yang ditunggu pertamina," katanya.
"Kalau sesuai dengan keputusan BPH Migas dan Perpres 117/2021 maka tidak ada lagi premium murni tetapi premium hanya sebagai pencampur 50 persen," jelasnya.
Olehnya, dia berharap masyarakat dapat mengerti kebijakan pusat. Karena kewenangannya ada di pusat. Apalagi roadmap BBM pusat memang akan mengalihkan ke penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan dari premium (ron 88) ke pertalite (ron 90) hingga pertamax (ron 92).
"Dan untuk tahun ini kuota JBKP kita sebenarnya ada dalam pertalite 50% jadi masyarakat tidak akan menemukan lagi premium di SPBU, tinggal kita tunggu pusat mudah-mudahan harga masih bisa dikendalikan karena masih ada JBKP kita 50% di dalam pertalite sebagai bentuk intervensi pemerintah," jelasnya.
Tetapi, lanjutnya, berdasarkan Perpres 191/2014 premium (ron 88) bukan BBM subsidi tetapi BBM JBKP.
Kendati masyarakat tetap dilayani dengan BBM pertalite yang sdh ada 50 persen JBKP di dalamnya. Itu sejalan dengan keputusan BPH Migas terkait penetapan kuota JBKP dan Perpres 117.
"Meski sebenarnya masyarakat membutuhkan BBM yang murah. Ini mudah-mudahan segera turun keputusan dari pusat untuk memperjelas semuanya. Tapi sekarang ini tetap dijamin pasokan BBM pertalite oleh pertamina," jelasnya. (ikbal/fajar)
