FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Karut marut persoalan penyaluran pupuk subsidi disoroti anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.
Menurut Akmal, persoalan penyaluran pupuk tersebut terulang terus, sehingga harus menjadi perhatian untuk dicarikan solusinya. "Dua tahun begini terus masalahnya, harus ada solusinya,"jelasnya
Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) misalnya, harusnya RDKK itu diperbaiki sesuai fakta di lapangan, penyaluran pupuk subsidi tersebut harus sesuai yang berhak menerimanya.
"Banyak data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, banyak petani kecil tidak mendapatkan (Pupuk subsidi, red) karena tidak masuk RDKK," bebernya, Kamis (03/2/2022).
Belum lagi, beber politisi PKS, petani mengeluhkan langkanya persediaan pupuk subsidi. Langkanya keberadaan pupuk subsidi, diduga karena ada yang bermain dengan menahan stok, merusak distribusi yang ujungnya di lapangan, harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurutnya, dibutuhkan ketegasan dan pengawasan Kementan untuk meminimalisir adanya pihak-pihak yang memainkan harga pupuk bersubsidi di tengah masyarakat. "Harus ada sanksi yang tegas terhadap distibutor dan pengecer yang memainkan harga di atas HET," jelasnya.
Pengawasan misalnya, Akmal menyarankan mengaktifkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ada di Kabupaten untuk membantu pengawasan Kementan.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementan membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk penyaluran pupuk bersubsidi.
