Dari Perang Rusia dan Ukraina, secara lebih luas membuka kembali pertanyaan tentang bagaimana tatanan global khususnya PBB menyikapi hal ini? Masih relevankah status quo PBB dalam menyelasaikan konflik antar negara?
Pelanggaran terhadap Ketentuan Piagam PBB
Piagam PBB dikembangkan untuk tujuan menciptakan dunia yang lebih damai di mana negara-bangsa saling menghormati kedaulatan dan wilayah satu sama lain. Sayangnya, Piagam tersebut gagal untuk mendamaikan ketentuan-ketentuan yang bertentangan tentang integritas teritorial dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini juga gagal untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara yang muncul dari dalam batas-batas teritorial suatu negara ketika individu menggunakan hak penentuan nasib sendiri. Tindakan militer Rusia terhadap Ukraina merupakan pelanggaran yang jelas terhadap beberapa prinsip hukum internasional sebagaimana digariskan dalam Piagam PBB dan Undang-Undang Akhir Helsinki.
Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, “Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun” (PBB, n.d.). Dalam Akta Akhir Helsinki, prinsip ini ditegaskan kembali dengan penekanan tambahan bahwa, selain menahan diri dari ancaman kekerasan atau penggunaan kekuatan secara langsung, “Negara-negara yang berpartisipasi” juga akan menahan diri dari “penggunaan kekuatan secara tidak langsung terhadap pihak lain yang berpartisipasi.
