"Pertanyaan besarnya adalah, posisi Indonesia dimana? Indonesia menganut ekonomi seperti apa? Banyak pandangan dari para pakar dan ahli soal ini dan semua mengerucut kepada ekonomi kerakyatan. Menurut saya itu semua bisa diterima," kata Syarief Hasan.
Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II di era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, memiliki pendapat sendiri soal paham ekonomi Indonesia yang menurutnya cocok untuk diterapkan di tanah air. Yakni, 'Ekonomi Pancasila'.
"Saya menyebutkan Ekonomi Pancasila, karena sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)," ungkapnya.
Syarief Hasan menjelaskan, Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang harus dijalankan dengan asas kekeluargaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan.
Adapun peran Pemerintah dalam implementasi Ekonomi Pancasila ini adalah, berjalan sebagai regulator dan pengambil kebijakan untuk menstimulasi dan menstabilkan ekonomi. Tapi, dengan tetap melakukan intervensi pasar bila diperlukan demi kepentingan rakyat.
Intinya, Ekonomi Pancasila memiliki tujuan mulia untuk membangun perekonomian Indonesia yang rasional, adil dan merata. Untuk itu, semua kebijakan penguasa diperlukan keberpihakan agar pelaku ekonomi rakyat yang kebanyakan UMKM, lebih produktif secara maksimal.
Kepada awak media massa usai acara, Syarief Hasan mengatakan bahwa pengukuhan dirinya sebagai Profesor dari UNM, adalah sebuah amanah yang mesti disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya.
