"Pemerintah itu penguasanya, kepala desa itu kaki tangan penguasa ditambah dengan kepala badan hukum komunitas, dan rakyat desa sebagai wong kecil. Wong cilik yang dieksploitasi," ucap Hanif.
Dia mengatakan pola feodal itu sudah tertanam ratusan tahun membentuk mentalitas kepala desa sebagai penjilat penguasa, bukan pelayan kepentingan rakyat desa.
Menurutnya, Apdesi yang diketuai oleh Surtawijaya berpegang pada etika administrasi negara primitif warisan negara Mataram dan Hindia Belanda, bukan administrasi negara modern yang lebih berkembang.
Hanif menyebut para kepala desa mau dimobilisasi penguasa dengan gembira dan bangga untuk mendukung Jokowi menjabat tiga periode.
Artinya, para kepala desa di bawah kepemimpinan Surtawijaya telah melawan norma konstitusi. Kemudian, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menyebut deklarasi kepala desa untuk Jokowi tiga periode sebagai bentuk politisasi.
"Saya ingin mengatakan ini jelas politisasi. Politisasi dalam upaya untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi," ujar dia.
Azyumardi menjelaskan deklarasi tersebut melanggar Undang-Undang Desa dan etika politik karena berkampanye lebih dulu.
"Jelas itu bagian dari rekayasa politik dan menurut saya, ini akan terus terjadi, walaupun presiden bilang supaya menteri-menteri berhentilah membicarakan itu," kata Azyumardi. (jpnn/fajar)
