FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak keterlibatan TNI/Polri dalam pemerintahan. Hal itu disebut berlawanan dengan reformasi.
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdus Salam Shohib menegaskan, di antara tuntutan reformasi 24 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, juga tuntuan dihapuskan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).
Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, menegaskan, pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI/Polri.
”Saya mengajak semua elemen civil society (masyarakat sipil), organisasi sosial kemasyarakatan (ormas), dan lembaga sosial masyarakat (LSM), bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalannya reformasi dan demokrasi,” ucap Gus Salam pada Minggu (29/5).
PWNU sebagai ormas Islam mengingatkan, agar tidak takut untuk kritis dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Menurut Gus Salam, penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI/Polri.
”Sekaligus mencederai cita-cita reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi.” papar Gus Salam.
NU sebagai bagian elemen civil society, lanjut dia, mengingatkan penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat reformasi. ”PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut,” tegas Gus Salam.
