"Dinas terkait harus segera dikerahkan untuk menjalankan program yang punya efek langsung terhadap ekonomi masyarakat," bebernya.
Selain itu, pemerintah belum menetapkan pola tepat dalam memetakan wilayah komoditas pertanian dan industri. Juga memaksimalkan pemberdayaan UMKM yang dapat banyak menyerap tenaga kerja.
"Makanya perlu ada pemberdayaan untuk UMKM dan koperasi untuk menampung dan pemecahan masalah para petani garam khususnya di Jeneponto yang memiliki angka kemiskinan tertinggi," bebernya.
Analis Ekonomi Universitas Islam Alauddin Makassar (UINAM) Bahrul Ulum menjelaskan untuk menurunkan angka kemiskinan, yang harus diperhatikan adalah pendapatan dan kesempatan kerja. Dalam teori ekonomi ada yang dikenal dengan vicious cyrcle of poverty atau lingkaran kemiskinan.
"Ada beberapa variabel atau instrumen ekonomi yang saling berkaitan, salah satunya kemiskinan," pungkasnya.
Katanya, ketika suatu daerah ingin keluar dari jerat kemiskinan, paling tidak salah satu mata rantai dari lingkaran kemiskinan ini harus diputus.
Diketahui, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2022, ada lima daerah paling miskin di Sulsel. Jeneponto di urutan teratas dengan persentase 14,28 persen.
Disusul Pangkep dengan persentase 14,28 persen, Luwu Utara 13,59 persen, Luwu 12,52 persen, dan Enrekang 12,47 persen. Khusus Jeneponto, angka kemiskinan relatif “terjaga” tiap tahun. (sae/fajar)
