FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kisruh perpanjangan izin PT Vale masih bergulir. Perusahaan asal Brazil itu belum juga mendapatkan izin perpanjangan kontrak.
Diketahui, kontrak PT Vale akan berakhir tahun 2025 mendatang. Namun pemerintah Indonesia belum memberikan lampu hijau perpanjangan izin.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi mengatakan, jika pihaknya akan senang pengusaha lokal yang menggarap potensi tambang nikel di Luwu Timur.
"Tentu kita sebagai masyarakat Sulsel sangat senang apabila ada porsi yang diberikan pengusaha lokal atau penambang lokal sehingga ada partisipasi masyarakat Sulsel untuk menggarap tanah yang kini digarap PT Vale," katanya saat dihubungi, Senin, 1 Agustus 2022.
Saat ini, luas konsesi pertambangan nikel Vale Indonesia di Pulau Sulawesi mencapai 118.000 hektare per 2022.
Meski begitu, Cicu sapaannya mengatakan jika yang berwenang memberikan rekomendasi perpanjangan izin adalah Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.
"Karena saya masih baru di komisi D saya tidak mendalami kontroversi di PT Vale, Perlu kita pahami bersama bahwa perpanjangan izin yang akan habis di tahun 2025 menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM," lanjutnya.
Cicu mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak PT Vale harus dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada masyarakat sekitar tambang. Artinya mereka yang tinggal di Luwu Timur.
"Jadi kalau saya melihat kita perlu, mendengarkan lebih banyak masukan dan saran pada masyarakat yang ada di Luwu. Seberapa kontribusi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat oleh kehadiran PT Vale itu sendiri,"ungkap politisi NasDem ni.
Selain itu, Cicu juga meminta kepada pemerintah daerah Luwu Timur dan masyarakat sekitar tambang untuk memberikan masukan terkait kinerja PT Vale selama ini.
"Silakan langsung melihat di Sulsel seperti apa kontribusi untung ruginya dengan adanya PT Vale di Sulsel terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang,"jelasnya.
"Intinya pemerintah pusat harus bersinergi dengan stakeholder khususnya masyarakat yang ada di sana, harus mendengarkan masukan sebelum mengambil keputusan karena sebenarnya yang paling merasakan adalah masyarakat yang ada di wilayah kerja PT Vale,"sambung Ketua NasDem Makassar ini.
Lebih lanjut, dirinya mengaku siap bagian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimintai pendapat terkait tambang di sana. Apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat.
"Kami perwakilan dari DPRD Sulsel, siap setiap saat dimintai pendapat terkait dengan bagaimana keberadaan PT Vale di Sulsel dengan tentu saja menerima masukan dari semua pihak apalagi pihak yang terkait secara langsung dengan keberadaan PT Vale,"pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD Sulsel pernah melakukan audiensi dengan komisi VII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sulsel terhadap dampak beroperasinya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Sulsel.
Saat itu, DPRD Sulsel dipimpin Wakil Ketua, Syaharuddin Alrif meminta Komisi VII DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap PT Vale, karena dinilai menyisakan masalah kerusakan lingkungan dan tidak ada nilai ekonominya bagi masyarakat.
Ia mengatakan, pihaknya sangat terbuka menerima aspirasi guna terus memperbaiki tata kelola pertambangan agar tercipta keadilan penguasaan aset-aset.
"Kami minta Komisi VII menindaklanjuti konsultasi ini dengan melakukan kunjungan ke Sulsel guna melakukan pengawasan ke PT Vale. Paslanya, selama beroperasi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton dan hampir sebagian besar infrastruktur (jalan) di Sulsel mengalami rusak berat karena dilalui penambang,” kata Syaharuddin beberapa waktu lalu.
Ia mengaku mengapresiasi Komisi VII DPR RI yang membentuk Panja terkait kelanjutan kontrak PT Vale Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi atas sikap Komisi VII membentuk Panja terkait kelanjutan kontrak PT Vale Indonesia di Sulsel. Selama ini walaupun ada dampak kepada ekonomi masyarakat di Sulsel terhadap kehadiran PT Vale Indonesia, tetapi masih jauh dari harapan,” kata politisi Partai NasDem itu, seraya mengatakan pertambangan di Sulsel akan lebih besar manfaatnya jika dikelola pengusaha lokal. (ikbal/fajar)
