FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan pegawai, baik berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), cukup banyak. Pemkot pun menyiapkan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu yang paling banyak adalah guru.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya mencatat Surabaya membutuhkan 1.256 guru. Banyak posisi yang bakal kosong karena sudah pensiun. Jika tidak segera diisi, itu bakal menyulitkan banyak pihak.
Salah satunya, guru kelebihan beban kerja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini aturan perekrutan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya sudah keluar. Dia menyebut segala persiapan sedang dilakukan.
Tinggal tunggu waktu dan penyelarasan aturan agar rekrutmen bisa segera berjalan. ”Soal jumlahnya banyak ya. Yang pasti, guru nanti yang dibutuhkan paling besar,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan menghapus tenaga kontrak untuk ke depannya. Menurut dia, tenaga kontrak membantu kinerja pemkot. Jika mengandalkan ASN, jumlahnya tidak cukup. Tentu jika tidak ada tenaga kontrak, pelayanan publik tak bisa berjalan maksimal.
Dia menambahkan, yang ada nanti adalah penyesuaian pekerjaan yang dikecilkan ruang lingkupnya sesuai kebutuhan Pemkot Surabaya. Saat ini mekanismenya masih dirembukkan bersama Universitas Airlangga. Termasuk besaran gaji ideal yang bakal dibayarkan.
”Kalau tidak ada tenaga kontrak, keter awak dewe. Kedua, tenaga kontrak tidak ada, tambah wakeh lakan wong Suroboyo nganggur. Jadi, insya Allah tenaga kontrak nggak dihapus, rek,” katanya.
Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengatakan bahwa kondisi Surabaya yang masih membutuhkan guru benar adanya. Faktornya banyak. Ada yang sudah purnatugas, meninggal, atau sakit. Masalah lainnya yang dihadapi adalah aturan yang melarang perekrutan guru honorer mulai tahun depan. Praktis perekrutan tenaga pendidik itu harus melalui mekanisme PPPK.
”Sekarang sudah banyak guru yang mengeluhkan kelebihan beban kerja. Yang biasanya hanya meng-handle satu kelas kini harus memegang dua kelas,’’ ujarnya.
Jika jangka pendek, Agnes menyebut hal itu bukan masalah besar. Karena guru juga manusia, dia mengkhawatirkan guru bakal mencapai batas maksimal jika masalah itu berlarut-larut. Akibatnya, pembelajaran yang disampaikan kepada murid tidak maksimal.
”Kami sudah bahas dan duduk bersama dengan BKPSDM. Prinsipnya, kami mendorong agar PPPK ini benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan guru. Jika program 1 juta guru bisa terpenuhi, saya kira kebutuhan guru di Surabaya akan cukup,’’ katanya.
Agnes menambahkan, saat ini melalui PGRI pihaknya akan terus mendorong agar proses tersebut bisa dipercepat. Data kebutuhan guru pun sudah disodorkan.
KEKURANGAN PEGAWAI JANGAN GANGGU LAYANAN
– Pada 2022, total ada 12.253 pegawai.
– Menurun 2.227 orang dari 2018 yang mencapai 14.480 orang.
– Rata-rata per tahun ada 700–800 orang yang purnatugas.
– Salah satu penyebab kurangnya ASN adalah moratorium CPNS 2020.
– Tenaga kontrak tetap dipertahankan dengan perubahan mekanisme sesuai objek pekerjaan. (jpg/fajar)
