Anis juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang akan meningkatkan angka kemiskinan dan juga bertambahnya angka pengangguran, ia menyebut besaran BLT yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningaktkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu. Adapun alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya,” beber Anis.
Besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat.
"Adapun jumlah penduduk yang hidup dibawah garus kemiskinan pada Maret 2022 terdapat 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen penduduk. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2022 terdapat 8,4 juta orang atau 5,83 persen dari total angkatan kerja. Kenaikan BBM diprediksi akan menyebabkan angka kemiskinan akan mendekati 10,00 persen dan tingkat pengangguran mencapai 6,00 persen,” lanjut Anis.
Lebih jauh, Anis Byarwati mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sebab masyarakat masih berjuang memulihkan kondisi perekonomiannya pasca dilanda pandemi.
