FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat Pemerintahan, Luhur Prianto menilai kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah kerap menjadi temuan dalam pelaksanaan. Misalnya, pada event F8 ini. Kegiatan tahunan Pemkot Makassar yang tadinya gratis, kini menjadi serba berbayar.
"Event ini lebih ke perayaan atau pesta milik Pemkot, bukan hajatan warga. Tetapi mobilisasi sumber daya milik warga juga terjadi," ujar Luhur, Rabu, 7 September.
Ia mengungkapkan, efek secara kepariwisataan dari kegiatan ini juga tidak tertata jelas. Hanya berdampak pada aktivitas perhotelan dan restoran. Terkesan mengalihkan isu terkait proyek-proyek mandek tahun ini.
"F8 mungkin salah satu cara yang paling ampuh untuk mendorong serapan anggaran Pemkot yang masih rendah," ucap Luhur.
Jika benar menggunakan anggaran publik, Luhur menyebut seharusnya digratiskan. Sebab Pemkot terkesan mempertontonkan keterampilan dalam membuat sebuah pertunjukan.
"Sesungguhnya karena (Pemkot Makassar) tidak punya lagi program nyata yang membanggakan," pungkas Dosen FISIP Unismuh ini.
Pengamat Pemerintahan lainnya, Arief Wicaksono mengutarakan, akses berbayar yang ditunjukkan F8 pada pelaksanaan tahun ini, sudah termasuk komersialisasi ruang publik. Padahal, konsep festival seharusnya membawa unsur riang dan gembira. "Di mana-mana, konsep festival itu tidak membebani masyarakat," tegas Arief.
Ia juga menyoroti mengenai transparansi pengelolaan anggaran event tersebut. Sebab, Pemkot Makassar bisa saja menggunakan metode proposal ke BUMN atau Perusda.
