"Jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa F8 ini program yang dipaksakan untuk masyarakat Makassar," nilainya.
Arief membeberkan, kebermanfaatan kegiatan ini bagi masyarakat menengah ke bawah terkesan kurang. Apalagi, tenant pengisi di lokasi harus berbayar.
"Kalau dipihakketigakan, berarti manfaatnya hanya untuk vendor-vendor yang menyediakan pelayanan," tegasnya.
Kondisi ini diyakini menimbulkan kecenderungan bahwa F8 hanya untuk mengejar PAD. Bukan mendukung UMKM atau usaha start up yang sedang dirintis masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, M Yunus menilai kebijakan memihakketigakan pengelolaan F8 terkesan ada keraguan Pemkot menggunakan APBD. Alhasil, pihak swasta yang mengelola pasti akan mengincar raupan untung dari fasilitas Pemkot ini.
"Malah kalau kita lihat harga tiketnya, itu lebih banyak untung dari pada modalnya," nilai Yunus.
Politikus Partai Hanura ini juga mengungkapkan, Pemkot seharusnya hadir di tengah keluhan masyarakat terkait mahalnya tiket masuk F8. Misalnya, meninjau ulang masalah tiket tersebut.
"Kalau biar masuk ke F8 harus bayar, aduh bagaimana ini pemerintah mau hibur masyarakatnya. Saya kira F8 ini harus dievaluasi untuk tahun depan," tukasnya.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah, Bastian Lubis mengatakan, output dari F8 tidak jelas. Event yang ditaksir menghabiskan miliaran rupiah ini tidak memiliki keuntungan jangka panjang bagi Pemkot sendiri.
"Jadi kalau saya lihat F8 ini lebih pada tanda kutip pencitraan. Karena eventnya cuma sesaat saja. Kayak pasar malam," tutur Bastian, Rabu, 7 September.
