FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR RI membentuk dewan kolonel guna menyiapkan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebagai calon presiden 2024 dari PDIP.
Pembentukan dewan kolonel itu menjadi ramai di perbincangkan di kalangan publik. Apalagi menggunakan istilah dewan kolonel. Inisiasi pembentukan dewan kolonel ini sendiri dilakukan sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR RI. Salah satunya anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.
Pembentukan dewan kolonel untuk menyiapkan Puan Maharani sebagai capres 2024 dari PDIP itu, turut dikomentari pengamat politik, Rocky Gerung. Menurutnya, itu menjadi bagian dari strategi PDIP untuk mengatur politik menghadapi pemilu 2024 mendatang.
Kendati pembentukan dewan kolonel itu dimaksudkan PDIP untuk mengantarkan Puan Maharani menjadi calon presiden PDIP, namun pertanyaan menggelitik dari publik berseliweran, terutama terkait penggunaan nama kolonel.
"Jadi ingatkan kita pada Kolonel Untung. Jadi memang kedudukan kolonel paling efektif karena masih memengang komando, kalau jenderal kan sudah elit, sifatnya sudah lebih politis," kata Rocky Gerung dikutip dari channel youtube Rocky Gerung Official, Rabu, 21 September.
Dalam perbincangan dengan Forum News Network itu, Rocky Gerung tidak memungkiri bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen yang bakal merepotkan untuk dijawab PDIP.
"Udah kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama kita hormati apa yang dipertengkarkan Demokrat dengan PDIP, begitu-begitu," tambahnya.
Dia menambahkan, pembentukan dewan kolonel oleh elite PDIP di DPR RI itu dimaksudkan agar ada semacam efisiensi dalam organisasi. Salah satu alasannya karena perlu upaya untuk menaikkan elektabilitas Puan Maharani.
"Dan kita lihat mungkin hanya sistim yang dipandu tradisi kolonel yang bisa naikkan elektabilitas Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari dewan kolonel ini pada baliho-baliho Mbak Puan. Itu yang menandakan dewan kolonel sudah bekerja," tandas pendiri Setara Institute dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu.
DIketahui, Dewan Kolonel diinisiasi oleh sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR RI. Salah satu inisiator tersebut yakni, anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.
Johan yang merupakan mantan juru bicara menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan. “Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres,” ucap Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
Meski demikian, Johan menyebut inisiasi Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP. Karena hal tersebut murni dibentuk oleh para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. “Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP),” tegas dia.
Menurut Johan, pembentukan Dewan Kolonel bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.
Johan menegaskan, keputusan terkait calon presiden (capres) merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikan mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.
“Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak mengakui pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani. Hasto memastikan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP tak mengatur pembentukan dewan kolonel.
“Tidak ada dewan kolonel. AD/ART partai tidak mengenal hal tersebut,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (21/9). (fajar/jpg)
