FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merespons pernyataan anggota DPRD DKI yang menganggap program sumur resapan tak mampu atasi banjir di Jakarta. Menurutnya, efektivitas sumur resapan untuk mengatasi banjir lebih tepat jika dinilai oleh pakar di bidangnya.
Ariza menegaskan, Pemprov mempunyai konsep, dasar, dan pendapat dari tenaga ahli saat memutuskan melakukan program-program pengendalian banjir di Jakarta. Termasuk saat memutuskan menjadikan sumur resapan sebagai proyek utama dalam mengatasi banjir di ibu kota.
“Pemprov punya tenaga ahli, punya konsep, dasar, terhadap upaya program pengendalian banjir macam-macam. Tidak hanya satu, tapi macam-macam,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/9).
Dengan begitu, ia meminta semua pihak mencermati efek dari adanya sumur resapan untuk atasi banjir di Jakarta. Ia yakin bahwa penilaian terhadap efektivitas sumur resapan itu akan lebih diketahui masyarakat yang terdampak dan para pakar yang lebih tahu masalah tersebut.
“Masalah efektif atau tidak, masyarakat nanti yang mengetahui dan para pakar di bidangnya yang lebih tahu. Program apa saja yang dibuat Pemprov DKI yang betul-betul memberikan kontribusi signifikan tentang pengendalian banjir di ibu kota,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Justin Adrian menyatakan bahwa program sumur resapan tidak efektif untuk dijadikan proyek utama dalam hal pengendalian banjir. Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI lebih mengutamakan rehabilitasi dan perluasan tampung alir air.
Justin menjelaskan, rehabilitasi dan perluasan tampung alir air adalah meliputi normalisasi sungai-sungai besar, perluasan jaringan mikro atau sistem drainase yang terhubung ke sungai-sungai besar guna secepat mungkin mengalirkan air ke sungai utama.
“Sumur resapan pantas dicoret di Banggar DPRD DKI karena progres dan output-nya yang kurang jelas. Metodologi pengendalian air dengan sumur resapan jelas tidak dapat dijadikan media atau proyek utama pengendalian banjir,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/9).
Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa seharusnya Pemprov DKI fokus melakukan pembebasan lahan pinggiran sungai untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, menegakkan ketentuan tata ruang dengan menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi wilayahnya.
“Menanggulangi banjir tidak sesederhana pengadaan sumur resapan. Banjir di Jakarta jenis banjir lokal, banjir kiriman, dan banjir rob. Bagaimana mau mengatasi banjir kiriman jika normalisasi sungai besar tidak diprioritaskan?” tegasnya.
Selain itu, politikus PSI itu juga menyatakan bahwa cara untuk mengatasi banjir lokal akibat curah hujan yang tinggi juga tidak bisa dilakukan kecuali sistem drainasenya mumpuni. “Saluran air di Jakarta fungsinya saja kurang dari 50 persen, sehingga hujan lokal sebentar dapat langsung mengakibatkan banjir,” klaimnya.
“Menilik dari sumur-sumur resapan yang telah dikerjakan oleh Pemprov tahun lalu, di mana kedalamannya hanya 3 meter, lebar 1,2 meter, maka saya kira program sumur resapan ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga merupakan pemborosan,” pungkas Justin.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meneken aturan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) untuk tahun 2023-2026. RPD tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk arah kerja yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur DKI pengganti dirinya.
Di dalam draf yang sudah final dan disahkan tersebut, sumur resapan menjadi salah satu program yang dicanangkan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Disebutkan dalam dokumen itu bahwa pencegahan banjir dilakukan dengan memperbanyak waduk hingga sumur resapan.
“Penanganan banjir Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile,” sebut rencana dalam RPD itu. (jpg/fajar)
