FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kongres luar biasa (KLB) PSSI direncanakan berlangsung pada 18 Maret 2023. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam kongres yang akan memilih ketua umum PSSI tersebut.
“KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI menjadi ranah PSSI. Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin (1/11).
Sebelumnya, kata dia, akan dilakukan koordinasi PSSI dan pemerintah dalam pelaksanaan KLB. Menurut Zainudin, rencana itu tidak jadi dilakukan. ’’Silakan PSSI melakukan sesuai ketentuan yang ada. Kan ada statuta FIFA,’’ terangnya.
Menpora menjelaskan, keengganan pemerintah untuk ikut campur terhadap KLB PSSI memiliki alasan. Pemerintah ingin menjaga kemandirian federasi sepak bola tanah air. Dengan demikian, apa pun hasilnya akan diserahkan ke PSSI.
Zainudin mengakui, dalam pertemuan kemarin, presiden tidak bertanya secara khusus terkait KLB. Namun, dia melaporkan beberapa hal yang menjadi tanggung jawabnya.
Terkait tragedi Kanjuruhan, dia menilai rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) sudah dilaksanakan. Salah satunya soal perbaikan lapangan yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR. ’’FIFA juga sedang ada di sini dengan tim task force,’’ tutur Zainudin.
Di sisi lain, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD juga menyebut seluruh rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah dilaksanakan. ’’Semua sudah jalan. Perubahan peraturan, transformasi, semuanya sudah. Dan, yang penting, pidananya jalan,’’ katanya.
Meski ketua umum dan pengurus PSSI belum menyatakan akan mundur sebagaimana rekomendasi TGIPF, Mahfud menuturkan bahwa KLB menunjukkan bakal ada perubahan dalam kepengurusan PSSI. ’’Mereka sudah mau mundur melalui KLB. Mundur itu caranya bisa saya menyatakan berhenti, boleh KLB,’’ tambahnya.
Sementara itu, sejumlah klub Liga 1 berharap kompetisi bisa kembali bergulir tanpa menunggu hasil KLB PSSI. Menurut Direktur PSM Makassar Sadikin Aksa, klub-klub peserta Liga 1 sudah sangat merindukan kompetisi. ’’Kami berharap Liga 1 bisa jalan tanpa menunggu kongres,’’ terangnya.
Karena itu, Sadikin tak mau ambil pusing siapa yang bakal mengisi kepengurusan PSSI berikutnya. ’’Terlalu cepat untuk berbicara itu. Yang lebih tepat sekarang adalah bagaimana kejelasan kompetisi,’’ tuturnya.
Direktur Persib Teddy Tjahjono menambahkan, KLB PSSI dan Liga 1 adalah dua hal yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu, menurut dia, tak perlu menunggu KLB selesai agar Liga 1 bisa kembali bergulir. ’’KLB itu ada prosesnya. Ada aturan organisasinya. Jadi, memang harus dipisahkan antara KLB dan Liga 1. Sebab, Liga 1 bernaung di bawah PT Liga Indonesia Baru. Karena itu, kami berharap segera ada kepastian kapan kompetisi bisa dimulai,’’ jelas Teddy.
Berkas Perkara Tragedi Kanjuruhan
Jaksa peneliti Kejati Jatim menyatakan tiga berkas perkara milik enam tersangka tragedi Kanjuruhan belum lengkap atau P-18. Kasipenkum Kejati Jatim Fathur Rohman menyatakan, berkas perkara yang dikirim penyidik Polda Jatim itu belum menenuhi syarat formil atau materiil.
“Pada 31 Oktober 2022 jaksa penuntut umum Kejati Jatim telah mengirim surat pemberitahuan kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap (P-18),” terang Fathur kemarin. Namun, berkas itu belum dikembalikan jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi atau P-19.
Fathur belum bisa mengungkapkan apa saja berkas perkara yang belum lengkap. Dia berdalih bahwa tim jaksa peneliti masih menyusun petunjuk yang perlu dilengkapi penyidik sebelum P-19. ’’Terkait petunjuk alat bukti formil materiil apa saja yang harus dilengkapi (P-19) masih proses penyusunan paling lambat 14 hari setelah tahap pertama,’’ ujarnya.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto belum bisa berkomentar soal berkas perkara tersebut. Sebab, dia belum mendapat gambaran utuh dari penyidik.
Dirmanto menambahkan, penyidik punya komitmen tinggi untuk menuntaskan perkara tersebut. “Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi itu pasti diproses,” ungkapnya. (jawapos)
