Oleh: Basti Tetteng
Dosen Psikologi UNM dan aktivis Muhammadiyah
Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan berlangsung di Solo Surakarta 18-20 November 2022.
Selain suksesi kepemimpinan Muhammadiyah di tingkat elite (pemilihan pengurus), muktamar juga akan membahas berbagai agenda strategis umat dan kebangsaan, termasuk isu demokrasi, pemilihan umum, dan suksesi kepemimpinan nasional dan anggota legislatif. Muhammadiyah dalam konteks ini akan mendorong kontestasi politik 2024 tergelar secara baik dan berkeadaban.
Apa dan bagaimana itu kontestasi politik berkeadaban? Kontestasi politik berkeadaban dalam pikiran Muhammadiyah sebagaimana telah dipraktikkan pada pengalaman pemilu 2019 adalah pertama memberikan pendidikan politik pemilih dengan menerbitkan panduan internal warga Muhammadiyah agar aktif, cerdas, dan arif saat menggunakan hak politiknya, kedua mendorong warga Muhammadiyah untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu, dan ketiga adalah membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar menjaga keamanan, kedamaian, kejujuran dan ketertiban pemilu.
Pikiran ini tampaknya masih terlalu sederhana. Dalam konteks suksesi kepemimpinan bangsa, Muhammadiyah perlu tegas keberpihakannya dalam menyuarakan kriteria calon pemimpin bangsa (termasuk capres) yang dibutuhkan bangsa ini untuk keluar dari berbagai krisis baik krisis kedaulatan ekonomi, moral, politik maupun masalah masalah sosial lainnya, sebab bukankah keadaban politik juga ditentukan oleh siapa yang memimpin? Sosok seperti apa yang memimpin bangsa ini adalah faktor penting yang dipikirkan bersama. Salah satu kriteria pemimpin bangsa yang perlu dirumuskan dan dieksplorasi lebih jauh di antaranya adalah pemimpin bangsa yang berkemajuan, adil dan menyatukan bukan memecah belah, mengontrol oligarki bukan dikontrol oligarki, sosok tegas yang mampu membawa bangsa berdaulat secara ekonomi dan politik, bukan koloni ekonomi dan politik bangsa lain.
