Jadi politik berkeadaban bukan hanya soal pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah dan warga bangsa, bagaimana aktif dan cerdas menggunakan hak pilih, mengawal pemilu berlangsung secara damai, adil dan jujur. Akan tetapi, juga bagaimana mendorong secara aktif dan tegas tampilnya sosok pemimpin bangsa yang sesuai kriteria yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh bangsa ini khususnya oleh Muhammadiyah.
Sebagai Ormas Islam yang memiliki kekuatan sumber daya dan jaringan yang luar biasa, Muhammadiyah tentu akan tetap berada pada posisi tidak partisan dan tidak terjebak pada dukung-mendukung pada salah satu Capres maupun mendekat pada salah satu partai politik. Dengan tetap merujuk pada Khittah Ujung Pandang 1971 dan Khittah Denpasar 2002, Muhammadiyah konsisten menjaga jarak dekat maupun jarak jauh dengan semua kekuatan politik kepartaian serta memposisikan diri sebagai kekuatan moral (moral force) dan kelompok kepentingan (interest group) yang mengawal perjalanan bangsa ini.
Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah tidak terlibat dalam setiap perjuangan politik di Republik ini. Muhammadiyah tentu akan terlibat untuk membawa negeri ini, diminta atau tidak diminta, menuju negeri yang dicita-citakan para pendiri bangsa menuju Negara Pancasila sebagai darul ahdi wa asy-syahadah yang telah menjadi keputusan Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015.
Karena itulah, Muktamar Muhammadiyah sebagai forum strategis perlu mengonsolidasikan organisasi, menyusun pikiran dan strategi taktis cerdas dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 khususnya dalam memilih calon pemimpin bangsa dengan tetap berpedoman pada setiap garis kebijakan organisasi. Muhammadiyah juga perlu mendengar suara dan masukan dari muktamarin yang hadir dari sabang sampai merauke untuk kemudian menyusun kebijakan bersama serta strategi yang tepat dan tegas untuk menjadi kebijakan Persyarikatan untuk disampaikan kepada khalayak publik.
