Rencananya, penandatanganan nota kesepahaman atau MoU perhajian antara menteri agama RI dan menteri haji Saudi digelar pada 9 Januari 2023. Saat itu juga diketahui kuota haji 2023 untuk Indonesia.
Jika semua tahapan itu berjalan lancar, Hilman memperkirakan Januari–Februari 2023 sudah bisa dikebut tahapan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Seluruh biaya haji sudah bisa dihitung setelah ada kepastian kuota haji. Disusul kontrak layanan haji yang meliputi transportasi, hotel, dan katering.
Sementara itu, dalam pergelaran muzakarah perhajian, dirumuskan sejumlah rekomendasi. Pertemuan tersebut menghadirkan para tokoh agama yang memiliki ilmu mumpuni di bidang perhajian. Salah satu rekomendasi tersebut adalah seluruh pemangku kebijakan perhajian tidak menoleransi dana talangan haji. Adanya dana talangan haji dengan beragam skema dan istilahnya dinilai bertentangan dengan syarat istitaah atau mampu untuk berhaji.
Salah satu aspek istitaah adalah mampu secara finansial. Sementara itu, dengan berhaji menggunakan fasilitas dana talangan, calon jemaah yang bersangkutan tidak mampu menyiapkan uang untuk daftar haji.
Rekomendasi lainnya adalah pemerintah melakukan penyesuaian biaya haji. Rekomendasi itu diambil setelah pelaksanaan haji 2022 yang menelan biaya sangat mahal. Dari biaya riil haji Rp 100 jutaan, jemaah hanya membayar sekitar Rp 40 juta.
Sisanya Rp 60 juta disubsidi dari hasil optimalisasi dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Forum muzakarah perhajian merekomendasikan penyesuaian biaya haji untuk menjaga kesehatan pengelolaan dana haji di BPKH.(jpc/fajar)
