Di Padang diputus HMI "menetapkan" azas Pancasila. Bukan menerima. Sontak elit politik Nasional kaget, bahkan ada yang memplesetkan bahwa HMI menolak Pancasila.
Alasannya Kongres HMI XVI sangat sederhana, karena Pancasila sudah ada dalam Pembukaan Anggaran Dasar HMI Hasil Kongres X di Palembang tahun 1971, justru aneh jika menerima yang sudah ada.
Disesi akhir Kongres adalah pertarungan 2 calon Ketua Umum PB HMI, yaitu Dr.Abidinsyah Siregar alumni Fakultas Kedokteran Univ.Sumatera Utara Medan (Ketua Umum Badko HMI Sumbagut) yang didukung seluruh Badko-Badko se Indonesia dan Ir.M.Saleh Khalid, alumni IPB Bogor mantan Wasekjen PB HMI.
Perlombaan angka dalam perhitungan suara sampai 9 kali hingga menjelang subuh, dan berakhir dengan kemenangan Bung M.Saleh Khalid 4 suara lebih banyak.
Kongres HMI XVII di Lhok Seumawe, Aceh terpilih Bung Herman Wiryananda, arek Surabaya nan flamboyan. Selain Politisi belakangan menjadi Wakil Ketua BPK RI.
Dan Kongres XVIII HMI di Jakarta, dimana terpilih Bung Ferry Mursidan Baldan.
Bung Saleh Khalid, Bung Herman dan Bung Ferry bagaikan punya beban misi tersendiri karena paska Kongres HMI XVI Padang memasuki fase implementasi Undang-Undang Keormasan, yang mengamanatkan adanya Azas Pancasila bagi seluruh Organisasi Kemasyarakatan.
Ketika itu banyak Ormas Keagamaan Besar pun sudah lebih dahulu menerima.
Bagi HMI bukan hal sulit menempatkan Islam dan Pancasila dalam system konstitusionalnya. Dan tidak dipertentangkan dan bukan dikhotomi, karena keduanya hal yang berbeda makam.
