Saat bersamaan, fakultas-fakultas kedokteran Indonesia setiap tahun memproduksi 10-14 ribu dokter. Artinya, pada tahun 2025 jumlah dokter akan menjadi 190-210 ribu. Bila pemerintah ingin menambah lagi 130 ribu dokter, bagaimana penyerapan tenaga dokter ini? Apakah pemerintah sudah menyiapkan sistem penyerapan yang menjamin tersalurnya stok besar ini? Bila tidak, akan timbul fenomena oversupply dokter yang akan memberat dari tahun ke tahun. Ujung-ujungnya, kesejahteraan dokter akan merosot tajam dan hal ini akan menggerus kualitas layanan.
Dengan stok 140 ribu dokter saja saat ini, kesejahteraan sebagian dokter belum memadai. Survei IDI pada ratusan dokter umum menemukan bahwa sekitar seperempat dokter umum masih memperoleh penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Selain itu, 90% dokter tidak mencapai standar layak gaji yang diusulkan IDI, yaitu Rp12,5 juta per bulan. Bila jumlah dokter bertambah dua kali lipat dari saat ini, bagaimana pengaturan pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan dokter? Jangan-jangan yang justru terjadi adalah merebaknya pengangguran intelektual.
Jadi, narasi Menkes bahwa jumlah dokter Indonesia kurang adalah baseless. Tidak punya dasar ilmiah dan rasional. Tidak ada darurat dokter di Indonesia. Yang ada adalah ketidakseimbangan penyebaran. Ini adalah tugas Kemenkes yang tidak selesai-selesai sejak dulu. Maka yang harus diperbaiki adalah penyebaran dokter; bukan menambah dokter baru. Mengherankan: penyakitnya lain, pengobatannya lain. (*)
