FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan tarif baru. Tarif baru akan disesuaikan dengan kemampuan penumpang. Sehingga tarif orang miskin dengan kaya akan berbeda.
Untuk membedakan kelas ekonomi penumpang akan dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal Cak Imin meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana perbedaan tarif KRL tersebut.
Dia menilai wacana tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
"KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL)," kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangannya, pada Jumat (30/12/2022).
Alih-alih membedakan kelas penumpang, Gus Muhaimin mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum.
Sebab, menurutnya mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.
"Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," tambahnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran.
"Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran," terang Gus Muhaimin.
Sebab itu, Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. Menurutnya masyarakat pasti akan merespon positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.
"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," tukas Gus Muhaimin menutup pernyataan resminya.
Diketahui, tarif sebelumnya yang disubsidi lewat skema public service obligation (PSO). sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama. Untuk 10 km berikutnya sebesar Rp1.000. (selfi/fajar)
