“Ngak. Makanya kita jadikan Perda. Supaya payung hukumnya ada. Tidak ada aksi erson person dalam hal begini. Kalau tidak ada Perda begini riskan terjadi penghakiman. Tapi kalau buat perdanya, tentu akan kembali pada pihak yang berwenang,” pungkasnya.(Arya/Fajar)
Tolak Ranperda Pencegahan Penyimpangan Seksual di Makassar, Sejuk Sebut LGBT Bukan Penyimpangan
