FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Data Badan Pusat Statistik (BPS) menujukkan, kota-kota di Sulsel memiliki angka kemiskinan terendah dibandingkan daerah lain.
Makassar dan Paraepare, contohnya. Dari sisi komparasi peresentase populasi miskin, kedua kota ini relatif lebih mampu menekan angka kemiskinan. Hanya saja, ini tentu akan berbeda ketika disandingkan dengan angka riil warga miskin.
Kota Makassar memang maju. Di antara 24 daerah di Sulsel, persentase kemiskinannya terendah.
Angka kemiskinan di Kota Makassar tercatat mengalami penurunan. BPS Makassar mencatat penurunannya mencapai 0,07 persen, atau dari angka 5,11 persen pada 2021 menjadi 5,04 pada 2022.
Secara umum penurunan angka kemiskinan ini diakibatkan kondisi yang sudah mulai kembali normal. Geliat ekonomi di Makassar dapat dilihat secara kasat, dengan bergeraknya sektor industri rumah tangga atau UMKM di semua lini.
"Orang cenderung keluar untuk berusaha," ujar Kepala BPS Makassar Syahrir Wahab.
Faktor itu juga didukung oleh keberadaan layanan dan kendaraan daring yang ramai bergerak ke sana ke mari. "Kalau ke mana-mana pasti banyak Grab yang antre, ke rumah makan banyak juga yang antre," jelasnya.
Di samping itu, sejumlah program pemerintah cukup progresif mendorong sektor UMKM. Seperti halnya program lorong wisata. Pembagian sembako dan BLT ini juga mulai berdampak.
"Ini, kan, kalau tepat sasarannya, bisa mengendalikan inflasi. Nah, itu juga menjadi pendapatan penduduk kecil kelas bawah," jelasnya.
Meski sejumlah faktor ini sudah tampak, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, masih membutuhkan pendalaman khusus.
Pemkot Antusias
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan Makassar juga tetap memiliki warga miskin. Ada beberapa program dalam pengentasannya.
Untuk jangka pendek, bantuan umumnya bersifat langsung, berupa bantuan sosial serta bantuan langsung tunai. "Jadi untuk jangka pendek itu dalam bentuk uang tunai dan barang," katanya.
Kemudian Makassar juga memiliki kebijakan untuk menyubsidi program nasional, yaitu BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
"Program kesehatan nasional. Yang digagas oleh Bapak Presiden melalui BPJS Kesehatan yang kita gratiskan bagi masyarakat Kota Makassar yang kurang mampu," sambung Helmy.
Sedangkan untuk program jangka panjang Makassar juga memiliki sejumlah program andalan yang bersifat pembinaan terhadap SDM. Pelatihan peningkatan keterampilan hingga sosialisasi.
Selanjutnya pemkot juga membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Visi dan misi pemerintah adalah mendorong 100.000 lapangan pekerjaan.
Itu juga disokong dengan memasifkan progam job fair, memberikan kesempatan bagi pekerja agar bisa lebih dekat dengan perusahaan yang mereka impikan. Sejauh ini Pemkot telah menggelar dua kali job fair, dan akan terus dimasifkan tahun ini.
Pemerintah juga mendorong program-program strategis pemerintah untuk dipadatkaryakan. Sebagaimana diketahui pemerintah setidaknya memiliki proyek strategis dan investasi tahun ini.
"Ini Pemkot Makassar berupaya adanya beberapa proyek strategis yang kita gagas yang tentunya akan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Makassar," ujarnya.
Kemudian terakhir adalah proyek andalan pemkot, yaitu program lorong wisata. Ini menyasar 5.000 lorong hingga 2024 mendatang. Jumlah saat ini sudah berada di angka 1095 dan terus didorong pemerintah kota.
Peningkatan ekonomi di tingkat lorong ini seyogianya sangat tepat, karena mampu meningkatkan kemandirian di masyarakat dengan menggali potensi di setiap lorong.
"Jadi harapannya dapat membuka lapangan pekerjaan di masyarakat lorong dan membentuk banyak UMKM yang lahir dari lorong," imbuhnya.
Kepala Bidang Pengendalian, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Dissos Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengatakan, Makassar tidak masuk dalam jajaran daerah yang memiliki rentan kemiskinan ekstrem di Sulsel. Namun demikian, penyaluran bantuan sosial terus diupayakan agar bisa tepat sasaran.
Jika mengacu pada DTKS, jumlah penerima bantuan kurang mampu ini mencapai 156.000 KK. "Ini terus berubah, dan terus kita updating," jelasnya.
Dinas Sosial juga memiliki program Pengembangan mitigasi sosial, itu terintegrasi dalam program lorong wisata. Program ini memetakan seluruh masyarakat miskin di tingkat lorong. Mereka akan termonitor dengan baik, sehingga pendataan bisa lebih akurat, tepat sasaran, dan lebih efisien.
"Jadi di lorong wisata itu terpetakan, yang mana masyarakat kurang mampu, mana masyarakat mampu, semua bisa terkolaborasi satu sama lain dan mereka akan saling mendukung," imbuhnya. (an/zuk/fajar)
