FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Makassar New Port (MNP) diharapkan menjadi kawasan yang menarik investasi besar. Kawasan MNP
nantinya sangat strategis.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, Sulsel sangat terbuka dengan investasi. Bahkan, kemudahan pun diberikan kepada calon investor.
Tujuannya jelas, memberikan akses yang mudah sebagai wujud bahwa Sulsel merupakan daerah ramah investasi. Hal ini juga menjadi strategi Pemprov untuk mendorong masifnya pembangunan dan meningkatkan perekonomian.
"Jelas kami membuka akses investasi yang bagus dan sehat. Artinya, kami mau Sulsel ini menjadi daerah ramah investasi, itu yang ingin kami tingkatkan,” jelasnya, kemarin.
Lebih lanjut dia mengatakan, sudah banyak peluang investasi di Sulsel. Ini akan dimaksimalkan, sesuai dengan instruksi Mendagri dalam rapat pengarahan penanganan inflasi beberapa waktu lalu.
”Banyak sekali peluang investasi 2023 ini. Kereta Api, Makassar New Port, belum lagi yang di daerah-daerah. Semua berpotensi menarik
investor,” bebernya.
Mendagri Tito Karnavian sendiri sudah meminta agar pemprov dan pemerintah kabupaten/kota agar masif menghidupkan swasta. Tujuannya, untuk mengimbangi APBD antara PAD dan dana transfer ke daerah (TKD).
Sehingga, jika sektor swasta hidup, maka proses pembangunan bisa masif. Sebab jika hanya bergantung pada TKD, maka belanja yang mendominasi hanya belanja pemerintah saja.
”Kalau swastanya hidup, berarti progres pembangunannya bagus. Tapi, kalau cuma andalkan dana transfer, kan habis untuk belanja pemerintah saja, beban gaji saja yang terbayar. Infrastruktur pasti minim,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Sutardjo Tui mengatakan bahwa investasi itu semuanya bermanfaat baik bagi negara maupun untuk daerah. Artinya ada penanam modal. Dampaknya adalah terjadi permintaan tenaga kerja dan bahan baku. Kalau terjadi peningkatan tenaga kerja berarti ada pendapatan masyarakat.
"Kalau pendapatan masyarakat naik berarti ada pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan menurun. Perdanya harus dibentuk dengan ketentuan investor boleh masuk dari luar negeri dengan catatan menggunakan minimal 80 persen tenaga kerja lokal," katanya.
Namun apabila terjadi sebaliknya tingkat kemiskinan bertambah hal ini berarti Gini ratio makin melebar, kapitalis leberal makin kokoh, keadilan sosial makin jauh, solusinya yang berkompeten sebaiknya lebih meningkatkan intelektual capitalnya agar Gini Ratio tidak semakin lebar.
Menurut Sutardjo Tui jika investasi tidak diatur, sia-sialah investor masuk di Sulsel karena uangnya dibawa kembali investor luar negeri. Sehingga yang nampak adalah Sulsel tumbuh punya perekonomian tetapi anehnya berdasarkan data BPS kemiskinan naik.
"Eksekutif dan legislatif harus berperan. Utamakan kepentingan rakyat," tuturnya. (wid-ams/dir/fajar)
