Selain harapan lahirnya kepengurusan yang didominasi wajah baru oleh kader yanng memiliki kompetensi, integritas dan pengalaman organisasi, warga Muhammadiyah Sulsel juga menginginkan tidak adanya rangkap jabatan pimpinan persyarikatan dengan amal usaha Muhammadiyah.
Masalah ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan peserta Musywil Muhammadiyah menjelang perhelatan musyawarah akan akan dilaksanakan awal bulan Maret 2023.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Kota Makassar Dr. H. Usman Lonta menyatakan pentingnya peserta Musywil Muhammadiyah mencoret nama kandidat yang tidak memenuhi kriteria sesuai yang diatur dalam AD dan Tata Tertib Pemilihan.
"Saya berharap peserta tidak hanya memilih kader yang layak dan pantas menjadi pimpinan tetapi juga berani mencoret dan menolak kandidat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART Muhammadiyah," ujar Usman Lonta anggota DPRD Sulawesi Selatan. (rls)
