Pertanyaannya kemudian kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini, ongkos yang mahal ini siapa yang harus nanggung.
Ada tiga kemungkinan yang menanggung biaya pemilu. Pertama, negara. Hal ini kata dia lebih aman. Dapat meminimalisir sumber-sumber haram.
Kedua, gabungan dana pemerintah dan swasta. Kalaupun digabung menurutnya akan lebih besar ditanggung negara.
Terakhir, murni ditanggung swasta seperti di Amerika Serikat. Negara hanya mengatur audit pembiayaan politik karena uang pembiayaan politik tidak boleh dipakai untuk pribadi, hanya boleh untuk pertarungan.
Yang jadi masalah di Indonesia kata dia adalah tidak ada pengaturan yang tegas yang jelas mau pakai sistem yang mana.
Padahal, biaya yang digunakan dalam berkampanye sangat besar. Kalaupun kata Fahri ada partisipasi negara, itu sangat kecil.
“Maka sisanya yang besar itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang tidak bisa diumumkan. Karena yang bisa kita umumkan juga adalah yang sedikit hamba Allah hamba Allah ini kan terbatas lagi. Belum lagi tidak ada proteksi kepada penyumbang. Terutama penyumbang korporasi,” ungkapnya.
“Kalau korporasi menyumbang nanti calonnya kalah dimatiin dia. karena dianggap bagian dari musuh penguasa yang berkuasa. nah ini semua memerlukan serangkaian regulasi yang menyebabkan sehatlah nanti pertarungan itu,” tandas politisi PKS ini. (selfi/fajar)
