"Dikasihlah waktu dua Minggu. Tadi pagi tanggal 13 adalah rapat persetujuan dan penetapan komponen pendanaan bersama pilkada serentak tahun 2024," tuturnya.
Konsep pendanaan bersama dari 15 item itu untul pemilu dan pilkada. Ada empat komponen yang ditanggung oleh kabupaten/kota yaitu honorer PPS dan Sekretariat PPS, honor PPK dan KPPS, pembentukan dan pembubaran TPS, dan pembentukan dan pembubaran KPPS.
"Itu yang ditanggung oleh kabupaten/kota. Selebihnya Provinsi seperti panitia pemilihan kecamatan, petugas pemutahiran data pemilu," katanya.
Juga ada sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan dan pembubaran petugas, pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih, pengadaan dan pendistribusian dan perlengkapan, perhitungan suara, terus ada juga kendaraan roda empat.
"Juga selain administrasi perkantoran, pengelolaan logistik belanja peralatan dan mesin, terus santunan kecelakaan. Itu tadi yang disepakati bersama antara pemerintah kota/kabupaten yang diwakili sekda. Jadi begini kita belum bicara soal uang," tutupnya. (selfi/fajar)
