"Waktu itu disepakati. Para sekda selaku TPAD menyampaikan bahwa konsep ini akan dilaporkan kepada Pak Bupati masing-masing. Dikasilah waktu dua Minggu. Tadi pagi tanggal 13 (Maret, red) adalah rapat persetujuan dan penetapan komponen pendanaan bersama Pilkada Serentak 2024," kata Anshar, kemarin.
Kata dia disepakati konsep pendanaan bersama dari 15 item. Ada empat komponen yang ditanggung oleh kabupaten kota yaitu, honor PPS dan sekretariat PPS, honor KPPS, pembentukan dan pembubaran PPS, dan pembentukan dan pembubaran KPPS.
Kemudian yang ditunggung provinsi seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan sekretariat PPK, petugas pemutahiran data pemilu, sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan dan pembubaran, pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih. Termasuk pengadaan dan pendistribusian, perlengkapan, dan perhitungan suara.
"Ada pula pengadaan kendaraan roda empat. Juga selain administrasi perkantoran, pengelolaan logistik belanja peralatan dan mesin, terus santunan kecelakaan. Itu tadi yang disepakati bersama antara pemerintah kota kabupaten yang diwakili setda," terang Anshar. (*/fajar)
