Wajar kecenderungan sorotan masyarakat itu akan lebih besar, sebab merasa pejabat tersebut seharusnya bisa lebih merakyat dan memberikan pelayanan yang baik. Sikap pejabat bersama keluarga mestinya sadar untuk tidak menampilkan gaya hidup yang glamor, kendati faktanya memiliki harta berlimpah.
Apalagi, dengan kekayaan yang tidak wajar. "Ketika dia menjadi pejabat, secara sosiologis mereka menyesuaikan gaya hidup (seharusnya) tidak boleh menonjolkan, meskipun dia punya," sambung Arfin Hamid.
Dalam agama, hidup sederhana dan bersahaja adalah sesuatu yang dianjurkan. "Yang terpenting lagi tidak mengambil sesuatu yang besar, atau tidak proporsional," imbuh dosen yang juga Guru Besar Hukum Islam Unhas ini
Perlu Diselisik
Pendapat berbeda diutarakan Pengamat Hukum, Universitas Hasanuddin, Dr Ivan Parawansa. Adanya kecenderungan hidup glamor oleh pejabat ini mesti diselisik lebih jauh. Sudah benar KPK juga masuk.
Jangan sampai pejabat bersangkutan memang sudah benar kaya sedari lahir. "Jadi tergantung dari orangnya juga. Kita tidak tahu," katanya.
Bisa saja uang-uang besar itu berasal dari warisan, kemungkinan lainnya untuk meninjau uang yang masuk dari usaha dianggap butuh pendalaman lebih jauh, mengingat PNS umumnya tidak boleh memiliki perusahaan. Makanya butuh pendalaman lebih jauh terhadap anggaran-anggaran yang masuk ini.
"Jadi kalau sudah ada pejabat yang sudah menampilkan gaya hidup glamornya itu, mungkin PPATK sudah bisa turun, untuk mengidentifikasi, apakah dengan gaya hidup glamor itu dari hasil kejahatan atau pendapatan lainnya," sambungnya.
