FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wacana menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menjadi Bank Sulselbar Syariah hingga kini tak terealisasi. Karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mengingatkan pentingnya kebulatan tekad.
“Paling penting kebulatan tekad yah, bahwa mereka memang ingin,” kata Kepala OJK Sulampua Darwisman, saat ditemui di salah satu cafe di Kota Makassar, Senin (20/3/2023).
Menurutnya, hal itu yang paling mendasar. Bagaimana internal BPD punya kesamaan pikiran terkait wacana ini.
“Paling penting adalah komitmen yang kuat, baik itu antara pemegang saham. Komisarisnya, pejabatnya, dan seluruh pegawainya memiliki komitmen yang sama.”
Selain komitmen kuat dari internal, dukungan dari eksternal juga penting. Eksternal dimaksud Darwisman yaitu nasabah.
“Baik nasabah kredit, dana maupun nanti nasabah kemitraan, bank yang selama ini mendukun, termasuk para vendornya,” ujarnya.
Darwisman mengaku, pihak BPD Sulsebar memang telah menginfokan kepada pihaknya terkait wacana itu, namun hingga kini dokumen sebagai syarat belum lengkap.
“Ini sedang diproses, memang pihak bank sudah menginformasikan kemarin, bahwa Bank Sulselbar ini ingin melakukan konversi ke bank syariah, namun bank belum melengkapi secara lengkap mengajukan dokumen-dokumen,” jelasnya.
Proses konversi dari konvensional ke syariah, katanya memang tak mudah. Banyak dokumen yang mesti dilampirkan.
Walau demikian, pihaknya netral saja. Kalau sesuai ketentuan konversinya diproses.
“Kalau tidak yah tidak.”
“Harapannya, kalau sudah dikonversi tidak jadi usaha yang menurun. Tetap, atau malah meningkat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, proses konversi diakui pihak BPD masih terkendala kesepahaman antara nasabah dan pemegang saham.
“Konversi masih berproses, saya belum busa sampaikan. Tapi intinya kami bekerja sesuai arahan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi saat ditemui di Hotel The Rinra Makassar, Senin (13/3/2023).
Yulis menuturkan, Pemprov Sulsel menargetkan konversi ke bank syariah dirampungkan tahun ini. Walau demikian, pihaknya mengaku belum bisa langsung mengiyakan.
“Kalau dibandingkan bank lain, yang sudah konversi, dua tahun atau tiga tahun. Kita ini baru bekerja 7 bulan. Dari segi waktu memang butuh proses,” jelasnya.
Selain itu, ia tak menampik adanya berbagai kendala. Paling menantang, kata dia karena ada beberapa pemegang saham yang tak setuju.
“(Ada beberapa kabupaten atau kota yang tidak setuju) mereka tidak setuju. Itu juga bagian dari kendala. Itu hambatan yang paling berat, karena dia pemegang saham,” keluhnya.
Salah lainnya, proses konversi memang butuh pekerjaan ekstra. Persetujuan dari mayoritas nasabah pun belum dikantongi.
“Kendala banyak, salah satunya yah nasabahnya belum memberi informasi positif, apakah dia mau atau tidak. Karena ini kalau mau konversi, 70 persen nasabah harus kita datangi. Paling tidak. Ini yang belum kita dikasih jawaban,” bebernya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Andi Aslam Patonangi menyebut, memang rencana konversi masih dalam proses. Tapi menurutnya, lebih baik jika prosesnya dilaksanakan dengan cepat.
“Tapi kan kita taat aturan, tidak mungkin juga kita paksakan sesuatu misalnya kajiannya butuh tiga bulan kita paksakan satu bulan, Pak Gubernur tahu betul, ini prosedural walaupun kita berusaha secepatnya,” jelasnya.
(Arya/Fajar)
