FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Markas polisi diserang di Makassar, Jumat dini hari, 14 April. Polisi menyebutnya orang tak dikenal (OTK).
Meski saat bersamaan, beredar foto proses "perdamaian" oknum anggota TNI dan polisi. Tentu saja, serangan ke kantor polisi, tak sembarang kelompok bisa melakukannya.
Akibat serangan itu, sejumlah fasilitas markas polisi di rusak. Mulai kendaraan dinas, pos lalu lintas, masjid, hingga kantor polisi itu rusak, diduga dilakukan oknum anggota TNI. Pos lantas yang berada di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin dilempari bom molotov.
Kemudian pos lantas dan Masjid Presisi yang berada di perempatan Jl AP Pettarani-Jl Urip Sumohardjo juga dirusak. Pengrusakan juga terjadi pada mobil tahanan milik Polres Pelabuhan Makassar yang terparkir di pinggir jalan.
Aksi perusakan kembali terjadi di pos lantas yang berada di Jalan Jendral Sudirman. Terdapat dua mobil Patwal Satlantas Polrestabes Makassar dirusak pada bagian kaca depan. Usai melakukan perusakan, para pelaku kembali melanjutkan aksinya di Jalan Andi Djemma.
Para pelaku menemukan sebuah motor dinas polisi yang tengah terparkir, lalu dirusak secara bersama-sama dan dibakar.
Pakar Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Rahman Syamsuddin melihat konflik yang terjadi menunjukkan kedua lembaga belum profesional. Jika terjadi hal demikan, maka ada konflik yang tidak bisa diselesaikan antara lembaga ini.
"Pangdam dan Kapolda yang baru harus menyelesaikan konflik yang terjadi," urai Rahman.
Jika praktik main hakim sendiri dan di luar prosedur hukum, bukan tidak mungkin masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada aparat, baik tentara, maupun polisi.
Kepolisian dan TNI harus bersikap profesional untuk tercapainya the seed of leadership (melahirkan pimpinan yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga lebih bisa mendengar, melatih, dan memberi dorongan kepada bawahannya).
Juga melahirkan the seed of knowledge (polisi dan TNI harus dibekali ilmu pengetahuan cukup), the seed of creativity (kreativitas harus dilatih dan dikembangkan untuk semua jajarannya), the seed of problem solving (polisi dan TNI harus memiliki kemampuan memecahkan masalah).
Juga the seed of diversity (personel berasal dari multietnis dan budaya), the seed of force control (senantiasa dilatih mengendalikan kekuatan), serta the seed of community policing (senantiasa dilatih dekat dengan masyarakat).
"Hal ini bertujuan agar konflik dua lembaga ini tidak terulang lagi," saran Rahman
Berujung Damai
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, mengatakan kejadian kemarin sudah diselesaikan dengan damai. Kedua belah pihak, baik TNI maupun Polri sudah saling memahami tentang apa yang terjadi.
Menurutnya, sejak awal kejadian ada insiden kesalahpahaman pada Rabu, 12 April lalu antara personel Polrestabes Makassar dengan salah satu anggota Batalyon Yonif 721. Namun, pihaknya sudah mendudukkan perkara tersebut.
"Saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan bersama Pangdam ini sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kalau misalnya ada yang terjadi kita perlu adanya colling down," ujarnya, Jumat (14/4/2023) malam.
Diharapkan Setyo, permasalahan yang sudah selesai tersebut tidak lagi menjadi berkembang. Terlebih, sampai mengganggu ketertiban masyarakat.
"Menyikapi hal ini kita harus sepakat dengan paham terus kesempatan dengan baik. Masalah ini sudah ditangani oleh kami, mudah-mudahan ini bisa menjawab supaya menciptakan situasi di Kota Makassar ini semakin kondusitif karena kita tidak mau masalah akan terprovokasi dengan isu-isu yang lain," tandasnya.
Di tempat yang sama, Pangdam Hasanuddin, Mayjend TNI Totok Imam Santoso menegaskan, permasalahan yang ada benar telah deselsaikan dengan damai.
Totok menuturkan, telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan satuan agar mematuhi perintah sama-sama tidak membiarkan kejadian kemarin terulang lagi.
"Alhamdulillah permasalahan sudah diselesaikan kemarin, dari pihak Polrestabes dengan pihak Brigade sudah kesepakatan damai dan masalah sudah selesai dengan baik," tegasnya. (edo-maj-muhsin/fajar)
