Kemudian untuk pergantian atau pergeseran nomor urut pada saat masa perbaikan bisa dilakukan. Yang pasti KPU hanya menerima usulan dari parpol yang telah ditandatangani oleh DPP.
Begitu pun kuota perempuan, pada saat perjalanan nanti, kalau ada tidak memenuhi kuota perempuan satu dapil, maka satu dapil itu semua calegnya tidak bisa ikut pileg.
"Karena aturanya harus memenuhi kuota perempuan 30 persen dalam satu dapil. Kalau yang berstatus kepala desa, pendamping PKH, pendamping desa harus mengundurkan diri. Jadi segala jenis pekerjaan yang menerima gaji dari APBN wajib mengundurkan diri jika maju bertarung di pileg 2024," bebernya.
Komisioner KPU Bone Andi Mappaninsong menuturkan, verifikasi administrasi bacaleg sangat penting. Makanya perlu pimpinan partai politik mengetahui apa yang akan diverifikasi dan bagaimana bentuknya.
"Agar bacaleg kita bisa lolos, makanya harus dipertegas dan diketahui bagaimana mekanismenya," ucapnya.
Makanya kata dia, verifikasi berkas Bacaleg harus betul-betul dilakukan dengan baik dan teliti. "Ketua partai dan operatornya harus betul-betul memahami hal tersebut, agar bacalegnya bisa lolos Daftar Caleg Tetap (DCT) dengan status memenuhi syarat," ujarnya. (*/fajar)
