FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politik "dinasti" inasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini ramai jadi perbincangan publik.
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana juga ikut menyoroti. Dikatakan, ini bukan isu baru, tapi memang makin merisaukan, dan harus terus masif diteriakkan.
Bahkan kata dia, bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis.
“Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, korupsi, kolusi dan nepotisme makin merajalela,” tuturnya dalam keterangannya, Senin, (3/7/2023).
Menurutnya, ekspansi sang anak yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep serta Menantu Bobby Nasution di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut.
“Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan,” tuturnya.
Dia kembali mengaitkan pernyataan Jokowi yang mengakui dirinya cawe-cawe.
Harusnya kata dia, Jokowi cawe-cawe pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menolak pelemahan KPK, menolak RUU pelemahan KPK, melalui panselnya menolak komisioner KPK yang tidak beretika, bukan justru ditambah bonus perpanjangan 1 tahun jabatan dan menolak rekayasa tes TWK yang memecat Novel Baswedan dkk,” tuturnya.
Selain itu, Mantan Wamenkumham ini menyebut Jokowi seharusnya cawe-cawe mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana Jokowi mengkilatkan pembahasan perubahan UU KPK, UU IKN, Perubahan UU Minerba, bahkan memPerpukan UU Ciptaker.
