FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak parpol maupun bakal calon presiden (bacapres) untuk tidak sebatas menjadikan isu HAM sebagai gorengan politik. Namun, harus menjadi gagasan substantif dalam Pemilu 2024 nanti.
Menurut Pramono Ubaid Tanthowi, komisioner Komnas HAM, dalam politik, isu HAM hanya muncul lima tahun sekali. Itu pun jauh dari substansi. Sebatas digunakan sebagai narasi politik untuk menyerang kelompok tertentu. Sementara itu, hal-hal yang menyangkut komitmen hingga implementasi program jarang terdengar.
”Kita mendorong agar isu HAM bukan hanya isu lima tahunan, tapi lebih substantif menjadi perbincangan masing-masing capres-cawapres,” ujarnya dalam diskusi kemarin (5/7).
Dalam perspektif hak warga negara, lanjut dia, sejatinya HAM memiliki makna sangat luas. Bukan hanya hak hidup, melainkan j uga hak mendapat kesejahteraan, perumahan, lingkungan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kaitannya dengan pemilu, banyak kelompok rentan yang rawan tidak mendapatkan akses setara. Salah satunya terkait sosialisasi. Baik dari penyelenggara maupun elite politik.
Saat ini, misalnya, mayoritas penyandang disabilitas belum mendapatkan akses informasi yang cukup terkait situasi politik terkini. Menurut pencermatan Komnas HAM, akses informasi maupun sosialisasi belum ramah bagi penyandang disabilitas. (jpg/fajar)
