“Padahal di Maluku Utara ini banyak content creator dengan followers yang luar biasa. Ratusan ribu atau bahkan jutaan, seperti Pak Upi ini atau Pak Doktor Hasrullah. Itu pasti bisa memicu atau merangsang perbaikan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Thamrin.
Problem mendasar lainnya di provinsi yang terkenal dengan tambangnya itu adalah sarana transportasi yang masih memprihatinkan. Bukan hanya di udara. Tapi bahkan di darat dan laut sekalipun. Padahal, sebagai provinsi kepulauan, sejatinya transportasi laut bisa menjadi prioritas.
Bukankah ada program nasional tol laut dari pemerintah pusat? Dengan enteng, Thamrin menyebutkan bahwa program utama nawacita Presiden Jokowi tersebut tidak lebih dari lips service belaka. “Paling ada kapal (fasilitas utama tol laut, red) yang melayani pulau-pulau di Maluku Utara, sekali dalam sepekan. Lebih sering tidak adanya. Pokoknya tidak jelas jadwalnya,” ungkapnya.
Tol laut yang sedianya menjadi sarana utama dalam memastikan arus distribusi kebutuhan pokok dan sebaliknya produk sumber daya di dan ke pelosok, jadinya tidak maksimal. Dan itu, rupanya turut berpengaruh signifikan pada pemanfaatan potensi perikanan tangkap. Dari 10 daerah kabupaten/kota di Maluku Utara, yang terpantau potensinya tereksplorasi baik hanya dua kabupaten saja, yakni Halmahera Utara dan Halmahera Utara.
“Secara eksistin, untuk potensi perikanan tangkap, baru Halmahera Selatan dan Halmahera Utara saja yang pendapatannya dari perikanan cukup besar. Selebihnya masih jauh,” ungkap Thamrin yang juga seorang akademisi itu.
