“Pak Nadim tolong Pak. Hapus sitem zonasi Pak. Sebagai contoh di Depok Pak, Margonda,” usulnya.
Sistem PPDB yang memberi kuota dominan untuk jalur Zonasi juga disebut rawan korupsi. Dalam hal jual beli kursi.
Nadiem pun diminta untuk tidak tinggal diam dengan persoalan ini. Sistem zonasi yang digadang jadi penyelesaian masalah disebut menyuburkan korupso.
“Sudah banyak keluhan dari sistem zonasi dan lu sendiri tetep diam seribu bahasa. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Apa intensi lu bikin sistem zonasi untuk menyuburkan kecurangan kourpsi?” ujar pengguna Instgaram @ruberr_umbrella.
Karenanya, tak sedikit pihak yang meminta menghapus jalur zonasi ini. Lalu mengembalikan dengan penentuan kelulisan mengacu pada Nilai EBTANAS Murni (NEM).
“PPDB sekolah negeri banyak sekali kecurangan. Banyak yang beli kursi pak. Kembalikan seperti dulu jaman pake NEM,” usul @ani.latifah.
"Anda menteri pendidikan terburuk yg pernah menjabat di RI," seru netizen lainnya. (Arya/Fajar)
