Juga ada hak untuk mendapatkan makanan, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan status kebangsaan, hak turut berperan dalam pembangunan hingga hak mendapatkan kesamaan.
Sektetaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Irma Awalia. Mengakui persoalan anak di Makassar masih tinggi.
Tapi menurutnya itu tidak hanya terjadi di Makassar, tapi di seluruh Indonesia. Kekerasan kata dia hanya satu soal, ada pula beberapa kasus lain seperti perkawinan anak.
“Banyak permasalahan (anak) di Indonesia dan di Kota Makassar. Masih terjadi kekerasan terhadap anak, masih tingginya pekerja anak, masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga masih tingginya angka perkawinan anak,” jelas Irma.
Meski begitu, Irma memastikan tiap laporan yang masuk akan ditangani pihaknya. Namun yang jadi persoalan kata dia ketika persoalan anak biasanya tak dilaporkan.
“Ada yang melapor atau beritanya viral, tentu kami tangani dengan baik. Tapi kami tidak ketahui, tidak melapor dan tidak viral pasti tidak kami ketahui,” terangnya.
Karenanya, Irma bilang Pemkot Makassar menggodok shelter warga. Di shelter itu ada sodialisasi kekerasan terhadap anak
“Di dalamnya ada unit forum anak, punya tugas sebagai pelapor dan fasilitator. Dia mempelopori kegiatan untuk anak-anak. Kemudian pelapor ketika ada hak anak yang tidak terpenuhi,” ucapnya.
Selain itu, ada pula Program Jagai Anakta. Program ini pula yang disebut jadi indikator Pemkot Makassar meraih penghargaan KLA kategori Nindya dua tahun berturut-turut.
