FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyalahkan penyidik dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di Basarnas.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi hal itu. Ia mengatakan, pimpinan lembaga anti rasuah itu mestinya bertanggung jawab. Alih-alih menyalahkan penyidik.
“Pimpinan @KPK_RI mesti punya tanggung jawab terhadap semua penyidik,” kata Mardani dikutip fajar.co.id, Selasa (1/7/2023).
Dalam kasus yang menyeret Jenderal TNI itu, Mardani menegaskan kestinyaAparat Penegak Hukum tak pandang bulu.
“Pemberantasan korupsi harus tajam ke atas dan ke bawah, ke sipil dan ke aparat,” tegasnya.
Terlebih lagu, jika dalam sebuah kasus sudah terapat dua bukti. Menurutnya penetapan tersangka sudah sah.
“Jika penyidik KPK sudag punya dua alat bukti, maka penetapannya mestinya sah. Dukung KPK memberantas korupsi di semua lini,” ujarnya.
Diketahui, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi disebut menerima suap Rp88,3 miliar. Dari berbagai vendor pemenang proyek Basarnas tahun 2021-2023.
Proyek-proyek ini merupakan tender pekerjaan yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Basarnas yang dapat diakses secara umum.
Walau demikian, penetapan tersangka itu belakangan problematik. KPK disebut melampaui kewenangannya karena menetapkan anggota militer aktif sebagai tersangka.
(Arya/Fajar)
