Posisi teratas diduduki Kabupaten Jayawijaya (100), Banggai (69,49), Banggai Kepulauan (72,86), Sekadau (67,80), dan Kabupaten Lampung Tengah (47,46). "Sebanyak 490 kabupaten/kota sisanya masuk kategori kerawanan sedang terjadinya praktik politik uang," jelasnya.
Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan di Pidato Kebudayaan Prof KH Said Aqil Siradj di Gedung Joeang 45, Jakarta, Jumat (11/8) malam, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga menyinggung politik uang.
’’Entah yang dalam manajemen politik nasional kita, entah kita punya keterbatasan di berbagai hal yang ada dalam kewarganegaraan,’’ ujarnya.
Yang jelas, lanjut Muhaimini, persaingan politik dalam pemilu dua-tiga periode terakhir menunjukkan bahwa kompetisi yang menghalalkan segala cara telah berjalan di lapangan dengan sangat terbuka.
"Apa yang disampaikan Kiai Said dengan money politic, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik," ujarnya.
Politikus alumnus UGM itu pun berseloroh, hari-hari ini wajah-wajah caleg yang kelihatannya miskin pasti masa depannya agak suram. Dia sebagai salah satu yang menginginkan agar banyak aktivis dengan latar belakang ideologis jelas dapat duduk di legislatif, namun sampai hari ini pihaknya ikut prihatin.
"Apalagi kalau di Jakarta. Di Jakarta ini, teman saya yang jadi 3-4 kali itu cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang Rp 20 miliar tidak jadi, Rp 25 miliar tidak jadi. Yang selalu jadi itu yang sekitar Rp 40 miliar," paparnya.
Hal itu menjadi bukti bahwa kompetisi sudah sangat pragmatis. Karena itu, relevansi kembali ke UUD 1945 adalah penegakan seluruh nilai-nilai dari tujuan hidup berbangsa dan bernegara.
