Tak hanya itu, saat ini, kita mendekati pemilihan 2024 yang memiliki risiko. Kenaikan gaji harus memiliki tujuan yang jelas, termasuk peningkatan kinerja dan efisiensi.
Jika kenaikan gaji tidak diimbangi dengan kemajuan yang nyata dalam pembangunan, risiko anggaran belanja pegawai yang melampaui pembangunan makin besar.
"Presiden perlu menjelaskan peningkatan kinerja ASN seperti apa yang dijanjikan," tegas Nur Hidayat.
Oleh karena itu, alternatif keberlanjutan fiskal perlu dilakukan di antaranya adalah mengevaluasi dampak jangka panjang kenaikan gaji terhadap APBN, menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan PNS bisa diwujudkan melalui skema insentif kinerja.
"Juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mengawasi inflasi adalah kunci agar langkah ini tidak merugikan," pungkas Nur Hidayat.(jpnn/fajar)
