Karenanya, efek konstitusi kini dinilainya telah meruntuhkan kedaulatan negara dalam berbagai bidang. Mimpi Soekarno agar Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dinilainya jauh panggang dari api.
Ia mencontohkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan mengundang investor dengan iming-iming konsesi Hak Guna Usaha 190 tahun, baginya membuka peluang bagi penguasaan negara oleh bangsa lain.
Contoh lainnya, ia menyebut Undang-Undang Cipta Kerja, yang jelas merugikan buruh. Tapi pemerintah hanya diam membisu.
Namun contoh lain yang menurut eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu yang perku dicermati, UUD 1945 kini tidak ada tempat dan waktu bagi Presiden utk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.
“Karena tidak ada lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Inilah sebagian akibat dari perubahan UUD 1945 menjadi UUD yang ada sekarang,” terangnya.
Dengan keadaan itu, Din Syansuddin memgungkapkan perlu segera menghentikan perangai kepemimpinan yang cenderung melanggengkan kekuasaan demi kekuasaan itu. Caranya dengan kembali Ke UUD 1945 yang asli.
“Jangan tunda lagi, apalagi setelah Pemilu, karena Pemilu itu hanya akan memunculkan kepemimpinan nasional yg membawa bangsa dan negara dalam lingkaran setan kerusakan,” tandasnya.
(Arya/Fajar)
