Usai KTT MSG, Kementerian Luar Negeri RI merilis pernyataan bahwa forum tersebut menolak ULMWP menjadi anggota.
"Dalam Komunike Bersama (Joint Communique) yang dikeluarkan pada 24 Agustus, para pemimpin anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan MSG," menurut pernyataan Kemlu RI, Sabtu (26/8).
Kemlu menegaskan keanggotaan MSG hanya untuk negara yang berdaulat.
Dalam rilisnya, Kemlu juga menyatakan ULMWP menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang berafiliasi dengan milisi itu.
Pengamat dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Cenderawasih, Marinus Mesak Yaung, menilai aksi walk out delegasi Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 2023 merupakan bentuk protes dalam isu Papua karena sudah menyangkut kedaulatan nasional.
"Keputusan walk out delegasi Indonesia itu menunjukkan posisi tegas kebijakan luar negeri Indonesia soal isu kedaulatan," kata Marinus dalam rilis pers di Jakarta, Kamis.
Dia juga aksi itu juga sebagai tekanan diplomatik terhadap forum KTT MSG dan Vanuatu sebagai tuan rumah, bahwa Indonesia adalah aktor aktor besar di kawasan Indo-Pasifik.
"Indonesia bukan negara kecil. Forum MSG jangan dikte Indonesia soal kebijakan atas Papua," tegas Marinus.
Marinus mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP agar sadar diri dan memiliki kalkulasi politik yang baik serta tidak menyamakan status politik Papua dengan Timor Timur (kini Timor Leste).
