FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Penghapusan BBM jenis Pertalite bukan solusi tepat mengilangkan polusi udara. Dampak buruknya justru lebih banyak.
Pemerintah harus mengkaji baik-baik, jangan sampai memperburuk perekonomian masyarakat. Sebab, pengguna BBM jenis Pertalite jumlah banyak.
Menurut data BPH Migas, kuota Pertalite pada 2022 lalu mencapai 23,05 juta kiloliter (KL). Tiga bulan sebelum tutup tahun, kuota Pertalite habis.
Pengguna Pertalite meningkat sebab banyak pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. Masyarakat tak sanggup membeli BBM lebih mahal lantaran kebutuhan lainnya juga mendesak.
Jika Pertalite dihapus dari daftar BBM yang dipasarkan di Indonesia, dampaknya pasti besar. Kenaikan inflasi diperkirakan akan berlanjut karena dampak BBM mahal. Jika inflasi tinggi, daya beli akan terus tergerus.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras, mengemukakan bahwa BBM sangat berdampak terhadap sektor kehidupan dan ekonomi masyarakat. Utamanya para masyarakat yang tergolong ekonomi rendah.
"Kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya transport, akan menaikkan harga barang termasuk bahan baku. Konsekuensinya harga produk dan harga jual menjadi naik," katanya, Senin, 28 Agustus.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu mengatakan jika terjadi kenaikan harga pastinya akan bersinggungan dengan inflasi. Dengan demikian kenaikan harga BBM merupakan hulu atas pergerakan ekonomi khususnya sektor mikro yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
"Ini akan semakin memperparah kondisi masyarakat bawah, yang sudah dihadapkan pada lonjakan harga pangan selama beberapa bulan terakhir," jelasnya.
