Konsolidasi Kekuasaan, untuk beberapa pemimpin pemerintah daerah mungkin juga berusaha untuk memperkuat posisi politik mereka dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki di akhir masa jabatan. Hal ini dapat mencakup pengangkatan loyalis atau mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengaruh mereka berlanjut setelah masa jabatan berakhir.
Termasuk juga dengan Proyek "Kilat" pemimpin pemerintah daerah yang akan berakhir masa jabatannya mungkin juga tertarik untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek besar atau infrastruktur yang menonjol sebagai prestasi akhir sebelum mereka meninggalkan jabatan.
Lalu yang terakhir adalah pengabaian masalah jangka panjang. Hal ini sangat krusial, mengingat di sisi lain beberapa pemimpin mungkin lebih fokus pada pencapaian prestasi segera daripada menangani masalah-masalah struktural atau jangka panjang yang lebih rumit. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang belum terselesaikan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
Fenomena ini tentu memiliki dampak yang beragam tergantung pada integritas dan tujuan pemimpin pemerintah daerah. Ketika dilakukan dengan itikad baik dan visi jangka panjang untuk kepentingan masyarakat, pemimpin dapat mencapai hasil positif yang signifikan. Namun, jika dipandang dari sudut pandang politik dan pencarian keuntungan pribadi, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan.
Untuk menghadapi fenomena ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan memonitor tindakan pemimpin pemerintah daerah secara objektif, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang kuat dalam proses kebijakan dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan yang diambil melayani kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
