FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) menyebut penyandang disabilitas rentan jadi komoditas politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa kasus mulai terjadi belakangan ini.
“Sekarang kan masuk tahun-tahun politik, disabilitas itu mudah dan rentan sekali jadi objek,” kata Ketua Umum Perdik, Nur Syarif Ramadhan saat ditemui di Balai Kota Makassar, Rabu (30/8/2023).
Salah satu kasus baru-baru ini dialami teman Syarif, seorang penyandang disabilitas fisik alias daksa. Ia diiming-imingi bantuan oleh seorang yang mulanya dikira dermawan.
“Dia diundang oleh seseorang. Ingin memberikan bantuan motor roda tiga, karen kebetulan disabilitas fisik,” tutur Syarif.
Namun saat akan dilakukan penyerahan, temannya diberi syarat. Penyerahan mesti didokumentasikan dengan narasi menggembar-gemborkan nama sang pemberi.
“Kemudian saat mau penyerahannya itu mau didokumentasikan, mau dimasukan (media) dan harus membesarkan nama orang ini. Bahwa orang ini memberikan bantuan ini,” ujarnya.
Belakangan terungkap, sang pemberi adalah politisi. Calon peserta Pemilu tahun 2024.
Karena syarat itu ditolak, bantuan batal diberikan. Sang calon pemberi lalu cari penyandang disabilitas lain yang siap memenuhi syarat itu.
“Dia (calon pemberi bantuan) ingin maju dalam pesta demokrasi tahun depan. Ketika kita menolak itu, bantuan itu tidak diberikan, dan dia memilih mencari orang lain,” kaya Syarif.
Prasyarat demikian, kata Syarif, memang selalu ada ketika penyandang disabilitas ingin menerima bantuan. Jika tidak dipenuhi, maka bantuan urung disalurkan.
