FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menyatakan sulit untuk menetapkan status polusi udara sebagai bencana karena dampaknya akan bersinggungan dengan kehidupan berbagai elemen masyarakat di ibu kota.
“Jakarta tidak mungkin menetapkan status darurat (atau bencana). Apalagi kemarin kita menyelenggarakan KTT ASEAN 2023,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Asep Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Menanggapi usulan DPRD DKI Jakarta terkait polusi udara sebagai bencana, Asep menekankan penetapan status bencana di Ibu Kota tidak bisa serta merta mudah untuk dikeluarkan.Sebab kebijakan tersebut dinilai akan sangat mempengaruhi perputaran perekonomian masyarakat.
Keputusan semakin sulit diwujudkan karena status bencana itu mempengaruhi berjalannya aktivitas banyak pihak dalam pemerintahan, mengingat Jakarta menjadi tempat berdirinya berbagai kementerian/lembaga, kantor kedutaan besar negara asing, kantor-kantor swasta sampai diselenggarakannya acara berskala internasional seperti KTT ASEAN 2023.
“Penetapan status bencana apalagi di Jakarta, itu dampaknya internasional,” ucap dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sampai hari ini terus mengupayakan percepatan perbaikan kualitas udara melalui sejumlah strategi yang dinilai efektif. Misalnya melakukan penertiban kepada industri yang terbukti menyebabkan polusi udara dan menambah pemasangan watermist di gedung-gedung milik pemerintah maupun swasta.
Termasuk uji emisi dan rencana melakukan peningkatan tarif parkir disinsentif di beberapa lokasi parkir.
