Dirinya memberikan apresiasi kepada Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berusaha melaksanakan amanat dari UU 32 tahun 2009.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.
Sebagai turunan dari UU tersebut, pemerintah menyusun PP Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang menjelaskan bahwa bahwa pembuatan KLHS pada setiap level pemerintahan termasuk pemerintah daerah, disusun sesuai dengan kewenangannya.
Oleh karenanya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan yang dirancang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengintegrasikan prinsip -prinsip pembangunan keberlanjutan. KLHS disusun dengan prinsip terbuka dan partisipatif sehingga dipastikan membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan terhadap KRP.
Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 dalam mekanisme penyusunan KLHS yang dilakukan atas pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan secara partisipatif.
Feri Johana, Green Growth Planning and Policy Specialist ICRAF, menuturkan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini berada di tahapan yang sangat penting dalam perencanaan 20 tahun ke depan. Dokumen KLHS menjadi langkah awal dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berketahanan, dan mampu memberikan penghidupan yang layak dan berkeadilan seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan.
