FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan.
Kendati demikian, Menag juga mengingatkan agama tidak boleh dijadikan alat politik untuk memuaskan nafsu kekuasaan.
"Jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan, tidak boleh karena berbeda pilihan kemudian yang beda itu dikafir-kafirkan," kata Menag via Antara, Jumat (9/29).
Hal tersebut diucapkannya dalam sambutannya pada acara Doa Bersama untuk Bangsa Wahana Negara Raharja yang diselenggarakan oleh Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia, Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah.
Di atas mimbar tersebut Menag Yaqut juga berkilas balik akan efek negatif kala agama dijadikan politik waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan pilpres.
"Kita jaga agar [agama] tidak digunakan sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan. Jangan pilih orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya," tambahnya.
Indonesia Bukan Hanya Milik Satu Agama
Dikutip JawaPos.com dari Antara, Yaqut menegaskan tidak boleh ada batasan kepada umat tertentu dalam menjalankan ajaran kepercayaannya.
"Indonesia bukan hanya milik satu kelompok, bukan hanya milik suatu agama saja," terangnya.
Di hadapan umat Buddha, Menag yang juga disapa "Gus Yaqut" ini juga coba merangkul mereka untuk tidak takut mengakui Indonesia memang milik bersama.
"Indonesia ini juga milik umat Buddha. Tidak usah takut mengklaim Indonesia negeri yang dimiliki umat Buddha," kata Ketua Umum GP Ansor tersebut.